BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal Pancasila bertumpu pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Prinsip ini melahirkan konsep fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan umum (welfare state), di mana negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan aktif melakukan redistribusi pendapatan melalui instrumen perpajakan progresif, subsidi, dan belanja sosial. Sistem fiskal Pancasila menempatkan negara sebagai regulator sekaligus pelaku ekonomi yang bertanggung jawab menjamin pemerataan kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Sementara itu, sistem fiskal Islam memiliki sejarah panjang yang telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dengan instrumen utama berupa zakat (kewajiban fiskal bagi setiap Muslim yang memenuhi nisab), kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim sebagai kompensasi perlindungan negara), ushr (bea cukai perdagangan), serta ghanimah dan fai' (harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa peperangan). Instrumen-instrumen ini dikelola melalui lembaga Bait al-Mal (perbendaharaan negara) yang berfungsi sebagai kas negara untuk membiayai kebutuhan publik, mulai dari pertahanan, infrastruktur, hingga jaminan sosial bagi kelompok fakir miskin.

Perbandingan antara kedua sistem ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki visi yang sejalan mengenai peran negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat, meskipun berbeda dalam hal sumber legitimasi dan instrumen teknis operasionalnya. Sistem fiskal Pancasila bersumber dari konstitusi negara yang bersifat sekuler-inklusif dan mengakomodasi seluruh warga negara tanpa memandang agama, sementara sistem fiskal Islam bersumber dari nash-nash syariah yang secara spesifik mengatur kewajiban umat Islam, meskipun beberapa instrumennya seperti kharaj dan ushr bersifat universal dan dapat diterapkan pada seluruh warga negara terlepas dari agamanya. Titik temu paling signifikan antara keduanya terletak pada filosofi keadilan distributif, di mana baik Pancasila maupun Islam sama-sama menolak konsentrasi kekayaan pada segelintir elite dan menghendaki mekanisme redistribusi yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks negara Indonesia yang berkonstitusi Pancasila namun berpenduduk mayoritas Muslim, sistem fiskal integratif dapat dibangun dengan menempatkan instrumen fiskal negara (pajak/APBN) sebagai kerangka utama yang berlaku universal bagi seluruh warga negara, sementara instrumen fiskal Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) berfungsi sebagai instrumen komplementer yang memperkuat fungsi redistribusi negara, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program bantuan sosial pemerintah. Model integrasi semacam ini telah mulai diterapkan melalui berbagai kebijakan, seperti pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (bukan pengurang pajak langsung/tax credit, melainkan tax deduction) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, meskipun insentif ini dinilai banyak pihak masih belum optimal dibandingkan model tax credit yang diterapkan di beberapa negara Muslim lain seperti Malaysia.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Salah satu isu paling kompleks dalam wacana integrasi sistem fiskal Islam ke dalam negara Pancasila adalah persoalan dualisme kewajiban fiskal yang harus ditanggung oleh warga negara Muslim, yaitu kewajiban membayar pajak kepada negara (yang bersifat wajib berdasarkan hukum positif) sekaligus kewajiban membayar zakat (yang bersifat wajib berdasarkan hukum syariah). Dalam fikih klasik, sesungguhnya terdapat perdebatan mengenai konsep dharibah (pajak) itu sendiri, karena sebagian ulama berpendapat bahwa dalam negara Islam ideal, kebutuhan fiskal negara seharusnya sepenuhnya dapat dipenuhi melalui instrumen zakat dan instrumen fiskal Islam lainnya (kharaj, jizyah, ushr), sehingga pajak dalam pengertian modern (dharibah) hanya diperbolehkan sebagai instrumen darurat (dharurat) ketika sumber-sumber fiskal syariah tidak mencukupi kebutuhan negara, dan itu pun harus memenuhi syarat-syarat ketat seperti persetujuan ulama, bersifat sementara, dan hanya dibebankan kepada kelompok mampu.

Realitas negara-bangsa modern, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal negara jauh lebih kompleks dan besar dibandingkan era negara Islam klasik, mencakup pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan birokrasi modern yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh instrumen zakat semata (mengingat zakat memiliki peruntukan spesifik bagi delapan asnaf sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan tidak dapat dialihkan secara bebas untuk pembiayaan infrastruktur umum, misalnya). Oleh karena itu, mayoritas ulama kontemporer, termasuk yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia dan lembaga fatwa lainnya, berpandangan bahwa pajak yang dipungut oleh negara Indonesia merupakan kewajiban yang sah dan wajib ditaati oleh warga negara Muslim berdasarkan prinsip fikih siyasah (politik hukum Islam) yang mengakui otoritas ulil amri (pemerintah yang sah) untuk memungut pajak demi kemaslahatan umum, sepanjang pemungutan tersebut dilakukan secara adil dan digunakan untuk kepentingan publik yang sah.

Dengan demikian, dualisme kewajiban pajak dan zakat bagi warga negara Muslim Indonesia bukanlah kontradiksi, melainkan dua kewajiban yang berjalan pada domain berbeda namun saling melengkapi: pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan (muwathanah) yang bersumber dari konstitusi dan berlaku bagi seluruh warga negara, serta zakat sebagai kewajiban keagamaan (ubudiyah maliyah) yang bersumber dari syariah dan mengikat khusus bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Meskipun demikian, dualisme ini tetap menimbulkan beban ganda secara faktual bagi warga negara Muslim yang taat menjalankan kedua kewajiban tersebut secara bersamaan, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif dari negara untuk meringankan beban tersebut.

Kebijakan yang telah ditempuh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi (seperti BAZNAS dan LAZ yang telah mendapat izin) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Pasal 22), merupakan langkah awal yang positif, meskipun masih memiliki keterbatasan karena bersifat pengurang penghasilan bruto (tax deduction), bukan pengurang langsung pajak terutang (tax credit). Perbandingan dengan Malaysia yang menerapkan sistem rebat zakat sebagai tax credit penuh (zakat yang dibayarkan dapat mengurangi langsung jumlah pajak terutang, bukan sekadar mengurangi penghasilan kena pajak) menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kebijakan yang dapat dioptimalkan pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif fiskal yang lebih substantif bagi warga negara Muslim yang taat membayar zakat, sekaligus mendorong peningkatan penghimpunan zakat nasional melalui lembaga resmi (yang pada gilirannya akan memperkuat basis data ekonomi negara dan mengurangi potensi penghimpunan zakat informal yang sulit diawasi).

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Konsep Bait al-Mal dalam sejarah pemerintahan Islam merupakan institusi perbendaharaan negara yang mengelola seluruh penerimaan negara (zakat, kharaj, jizyah, ushr, ghanimah) dan mendistribusikannya untuk berbagai kebutuhan publik berdasarkan prinsip kemaslahatan (mashlahah). Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Bait al-Mal dikelola secara sistematis dengan pencatatan administrasi (diwan) yang rapi, di mana setiap warga negara, termasuk non-Muslim (ahlu dzimmah), memperoleh hak atas tunjangan (‘atha) dari kas negara sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya. Prinsip pengelolaan Bait al-Mal menekankan bahwa harta yang terkumpul dalam kas negara pada hakikatnya adalah amanah yang harus digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi penguasa atau elite tertentu, sebagaimana tercermin dari sikap kehati-hatian Khalifah Umar yang bahkan enggan menggunakan lampu penerangan negara untuk keperluan pribadinya.

Dalam konteks Indonesia modern, APBN merupakan wujud kontemporer dari fungsi Bait al-Mal, yaitu instrumen fiskal negara yang mengelola seluruh penerimaan negara (pajak, penerimaan bukan pajak, hibah) dan mendistribusikannya melalui belanja negara untuk berbagai fungsi pemerintahan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, hingga pertahanan dan keamanan. Prinsip "APBN Berkeadilan" yang digagas dalam kerangka integratif Pancasila-Islam menekankan bahwa alokasi belanja negara harus senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (dharuriyyat) terlebih dahulu, sebelum kebutuhan pelengkap (hajiyyat) dan kebutuhan tersier (tahsiniyyat), sejalan dengan hierarki maqashid syariah yang menempatkan pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal) sebagai tujuan utama syariat.

Dalam praktiknya, konstitusi Indonesia telah mengamanatkan alokasi belanja minimal untuk sektor-sektor prioritas kemaslahatan publik, seperti mandat konstitusional alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945) dan alokasi anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji (sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mandat konstitusional ini secara filosofis sejalan dengan prinsip maqashid syariah, karena pendidikan berkorelasi langsung dengan pemeliharaan akal (hifzh al-'aql) dan kesehatan berkorelasi dengan pemeliharaan jiwa (hifzh an-nafs), sehingga alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan konkret dari tujuan syariat Islam sekaligus amanat konstitusi Pancasila.

Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan APBN yang benar-benar berkeadilan mencakup persoalan efektivitas dan efisiensi belanja negara (di mana alokasi anggaran besar tidak selalu berkorelasi dengan capaian kesejahteraan yang optimal akibat kebocoran anggaran, korupsi, dan inefisiensi birokrasi), ketimpangan alokasi belanja antara pusat dan daerah (yang berdampak pada kesenjangan pembangunan antarwilayah), serta dominasi belanja rutin/operasional dibandingkan belanja modal/pembangunan dalam struktur APBN. Untuk mewujudkan Bait al-Mal modern yang benar-benar berorientasi kemaslahatan, diperlukan penguatan sistem pengawasan anggaran yang partisipatif (melibatkan masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan APBN), penerapan prinsip zero-based budgeting yang berorientasi pada outcome (bukan sekadar penyerapan anggaran), serta harmonisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah agar alokasi fiskal benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan struktural yang dihadapi Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga kini. Meskipun angka kemiskinan absolut telah menurun signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan kesenjangan kepemilikan aset antara kelompok kaya dan miskin yang semakin melebar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan (trickle-down effect yang tidak sepenuhnya terbukti efektif), sehingga diperlukan intervensi kebijakan fiskal yang secara sengaja dan sistematis diarahkan pada redistribusi kekayaan.

Instrumen fiskal konvensional yang telah diterapkan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan mencakup program bantuan sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat), subsidi (subsidi energi, subsidi pupuk), serta kebijakan pajak progresif yang mengenakan tarif pajak lebih tinggi bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas program-program tersebut masih menghadapi kendala, seperti persoalan akurasi data penerima manfaat (banyak kasus exclusion error di mana masyarakat miskin yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar sebagai penerima, dan sebaliknya inclusion error di mana masyarakat yang tidak berhak justru menerima bantuan), sifat bantuan yang cenderung karitatif-konsumtif ketimbang produktif-pemberdayaan, serta ketergantungan (dependency) yang berpotensi timbul akibat pemberian bantuan tunai tanpa disertai program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka integratif Pancasila-Islam, instrumen fiskal Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menawarkan pendekatan komplementer yang dapat memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan nasional. Keunggulan instrumen fiskal Islam terletak pada karakteristiknya yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal (karena dikelola oleh lembaga amil zakat dan nazhir wakaf yang umumnya memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat akar rumput), berorientasi jangka panjang melalui skema zakat produktif dan wakaf produktif (yang tidak sekadar memberikan bantuan konsumtif sesaat, melainkan modal usaha dan pendampingan berkelanjutan), serta memiliki basis legitimasi spiritual yang kuat di tengah masyarakat mayoritas Muslim, sehingga potensi partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan berbasis zakat dan wakaf cenderung lebih tinggi dibandingkan program berbasis pajak semata.

Sinergi antara instrumen fiskal negara (APBN dan program bantuan sosial) dengan instrumen fiskal Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) dapat diwujudkan melalui berbagai skema, seperti integrasi data terpadu antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dengan basis data mustahik BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya untuk menghindari duplikasi dan memastikan pemerataan bantuan, kolaborasi program pemberdayaan ekonomi antara pemerintah daerah dengan lembaga zakat dan wakaf dalam pengembangan usaha mikro masyarakat miskin, serta penguatan regulasi yang memberikan insentif bagi korporasi dan individu untuk menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan zakat perusahaan melalui skema yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah. Dengan sinergi semacam ini, instrumen fiskal integratif dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Konsep Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang secara harfiah bermakna "negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun", bersumber dari Surah Saba' ayat 15 yang menggambarkan kondisi ideal negeri Saba' pada masa kejayaannya, yaitu negeri yang subur, makmur, dan diliputi keberkahan Ilahi karena penduduknya bersyukur atas nikmat yang diberikan. Konsep ini telah lama menjadi rujukan filosofis dalam wacana pembangunan negara yang ideal dalam perspektif Islam, yang menggambarkan keseimbangan antara kemakmuran material (thayyibah) dan keberkahan spiritual (maghfirah), sebuah visi pembangunan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kuantitatif, melainkan juga kualitas kehidupan yang berkah dan berkelanjutan.

Konstruksi sistem fiskal nasional berbasis nilai yang mengarah pada terwujudnya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur memerlukan reorientasi paradigma fiskal dari pendekatan yang semata berorientasi pertumbuhan ekonomi (growth-oriented fiscal policy) menuju pendekatan yang berorientasi nilai dan keberlanjutan (value-based and sustainable fiscal policy). Beberapa prinsip yang perlu dikonstruksi dalam sistem fiskal nasional berbasis nilai mencakup: pertama, prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational equity), di mana kebijakan fiskal tidak boleh membebani generasi mendatang melalui akumulasi utang negara yang berlebihan, sejalan dengan prinsip syariah mengenai larangan israf (pemborosan) dan kewajiban menjaga amanah harta untuk generasi mendatang; kedua, prinsip keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), di mana kebijakan fiskal harus mendorong pembangunan yang ramah lingkungan, sejalan dengan konsep khalifah fil ardh (manusia sebagai pemelihara bumi) dalam Islam; ketiga, prinsip keberkahan (barakah) yang menekankan bahwa keberhasilan fiskal tidak semata diukur dari angka-angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh rakyat.

Implementasi konkret dari konsep ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti pengembangan sistem anggaran hijau (green budgeting) yang mengalokasikan porsi signifikan APBN untuk program-program ramah lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, penerapan prinsip fiscal sustainability yang menjaga rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB, juga mencerminkan prinsip kehati-hatian fiskal yang sejalan dengan larangan israf dalam Islam.

Selain aspek teknokratis tersebut, mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur melalui sistem fiskal nasional juga memerlukan dimensi moral-spiritual yang tidak dapat direduksi semata pada angka-angka statistik ekonomi, yaitu penguatan integritas dan akuntabilitas pengelola fiskal negara (mulai dari perencana anggaran, pemungut pajak, hingga pelaksana program), pemberantasan korupsi anggaran yang secara sistemik merusak keberkahan pengelolaan harta publik, serta penanaman kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan zakat sebagai bagian dari ibadah sosial (ibadah maliyah ijtima'iyyah) yang berkontribusi pada terwujudnya negeri yang makmur dan berkah. Tanpa dimensi moral-spiritual ini, sebaik apa pun desain teknokratis sistem fiskal nasional, cita-cita Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur akan sulit terwujud secara substantif.

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Gagasan negara kesejahteraan Islami-Pancasilais (Islamic-Pancasilais welfare state) merupakan sintesis konseptual yang menggabungkan prinsip-prinsip negara kesejahteraan modern (welfare state) yang berkembang di Barat, nilai-nilai keadilan sosial Pancasila, serta prinsip-prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan negara. Konsep ini berangkat dari kesadaran bahwa model welfare state konvensional, meskipun berhasil mengurangi ketimpangan sosial di banyak negara maju, seringkali menghadapi persoalan keberlanjutan fiskal jangka panjang akibat beban belanja sosial yang terus membengkak (fiscal burden of welfare state), sementara model ekonomi Islam menawarkan mekanisme pembiayaan kesejahteraan sosial yang lebih beragam dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN negara (melalui zakat, wakaf, infak, sedekah, dan instrumen filantropi Islam lainnya).

Reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais memerlukan beberapa agenda strategis. Pertama, reformasi sistem perpajakan nasional agar lebih progresif dan berkeadilan, termasuk penguatan pajak atas kekayaan (wealth tax) dan warisan yang selama ini belum optimal diterapkan di Indonesia, sejalan dengan semangat zakat yang juga mengenakan kewajiban fiskal atas akumulasi harta (bukan sekadar penghasilan). Kedua, integrasi kelembagaan yang lebih kuat antara lembaga fiskal negara (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran) dengan lembaga fiskal Islam (BAZNAS, BWI, Kementerian Agama), sehingga tercipta sinergi kebijakan yang komprehensif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Ketiga, penguatan basis data terpadu kesejahteraan sosial yang mengintegrasikan data penerima manfaat program pemerintah dengan data mustahik zakat dan penerima manfaat wakaf, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan.

Keempat, pengembangan skema pembiayaan pembangunan inovatif yang menggabungkan instrumen fiskal negara dengan instrumen filantropi Islam, seperti model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang telah diterapkan pemerintah, serta pengembangan lebih lanjut skema serupa untuk pembiayaan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih di daerah tertinggal. Kelima, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola fiskal Islam (amil zakat dan nazhir wakaf) agar mampu mengelola dana umat secara profesional, transparan, dan akuntabel, setara dengan standar tata kelola lembaga keuangan modern, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam semakin meningkat dan pada gilirannya mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat dan wakaf secara signifikan.

Pada akhirnya, gagasan negara kesejahteraan Islami-Pancasilais bukanlah proyek untuk mengubah fondasi konstitusional Indonesia menjadi negara agama, melainkan upaya optimalisasi nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung baik dalam Pancasila maupun ajaran Islam, agar keduanya saling memperkuat dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan reformasi fiskal yang komprehensif dan integratif, Indonesia berpotensi menjadi model negara kesejahteraan alternatif yang menggabungkan kearifan nilai-nilai lokal dan keagamaan dengan prinsip-prinsip tata kelola fiskal modern yang efektif dan berkelanjutan.