BAB 12: WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN

 

A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah

Koperasi sebagai bentuk badan usaha telah lama diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta yang memandang koperasi sebagai wujud paling konkret dari asas kekeluargaan yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Koperasi dibangun di atas prinsip gotong royong, kepemilikan bersama, dan pengelolaan yang demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara (satu anggota satu suara) terlepas dari besarnya modal yang disetorkan, berbeda secara fundamental dengan perusahaan modal (perseroan terbatas) yang kekuasaannya ditentukan berdasarkan proporsi kepemilikan saham. Prinsip inilah yang menjadikan koperasi sebagai instrumen demokrasi ekonomi yang sejalan dengan sila keempat dan kelima Pancasila.

Dalam khazanah fikih muamalah Islam, terdapat konsep syirkah (kerja sama usaha/kemitraan) yang memiliki kemiripan filosofis mendalam dengan konsep koperasi. Syirkah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (dalam syirkah inan) atau berdasarkan proporsi kontribusi modal dan kerja (dalam syirkah mudharabah dan syirkah abdan). Terdapat beberapa jenis syirkah dalam fikih klasik, di antaranya syirkah al-'inan (kerja sama modal dengan proporsi kontribusi yang tidak harus sama), syirkah al-mufawadhah (kerja sama dengan kontribusi modal, kerja, dan tanggung jawab yang setara), syirkah al-a'mal/abdan (kerja sama berbasis keahlian tanpa modal), dan syirkah al-wujuh (kerja sama berbasis kepercayaan/reputasi tanpa modal awal).

Koperasi Syariah merupakan perpaduan antara struktur kelembagaan koperasi modern dengan prinsip-prinsip syirkah dalam fikih muamalah, sehingga menghasilkan model kelembagaan usaha bersama yang tidak hanya demokratis secara struktural (satu anggota satu suara), tetapi juga adil secara substansial dalam pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan prinsip syariah (bebas riba, gharar, dan maysir). Dalam operasionalnya, Koperasi Syariah menerapkan berbagai akad muamalah dalam transaksi usahanya, seperti akad mudharabah untuk pembiayaan usaha anggota, akad murabahah untuk pembiayaan pengadaan barang, akad ijarah untuk transaksi sewa, serta akad wadiah dan mudharabah untuk produk simpanan anggota. Landasan hukum operasional Koperasi Syariah di Indonesia saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang mewajibkan setiap KSPPS memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah.

Keunggulan komparatif Koperasi Syariah dibandingkan koperasi konvensional maupun lembaga keuangan syariah berbentuk perseroan terbatas (seperti bank syariah) terletak pada karakteristik kelembagaannya yang lebih dekat dengan masyarakat akar rumput, struktur kepemilikan yang egaliter (tidak didominasi oleh pemegang saham mayoritas), serta fleksibilitas dalam menjangkau segmen usaha mikro dan kecil yang seringkali di luar jangkauan layanan perbankan formal. Namun demikian, Koperasi Syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan pada sebagian koperasi (yang berujung pada kasus-kasus koperasi bermasalah dan merugikan anggota), keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami kompleksitas akad-akad syariah, serta fragmentasi pengawasan yang menyebabkan Koperasi Syariah tidak diawasi seketat lembaga jasa keuangan formal di bawah Otoritas Jasa Keuangan, sehingga rentan terhadap praktik penyimpangan yang merugikan anggota dan masyarakat.

B. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Penguatan Ekonomi Rakyat

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang bersifat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, memiliki fungsi ganda dalam perspektif ekonomi kerakyatan, yaitu sebagai instrumen redistribusi kekayaan (dari kelompok kaya kepada kelompok miskin) sekaligus sebagai instrumen penguatan basis ekonomi rakyat melalui skema zakat produktif. Fungsi redistribusi zakat secara filosofis berakar pada konsep bahwa harta yang dimiliki seseorang bukanlah kepemilikan mutlak, melainkan amanah dari Allah yang di dalamnya terdapat hak orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19 yang menyatakan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi peminta-minta dan orang yang tidak meminta (karena menjaga kehormatan dirinya).

Dalam konteks penguatan ekonomi kerakyatan, paradigma pengelolaan zakat telah bergeser dari model tradisional yang bersifat karitatif-konsumtif (charity-based), di mana zakat semata dibagikan dalam bentuk bantuan tunai atau barang konsumsi sesaat kepada mustahik, menuju model zakat produktif (productive zakat) yang mengarahkan penyaluran zakat sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis bagi mustahik, dengan tujuan mengubah status mereka dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) dalam jangka panjang. Model zakat produktif ini sejalan dengan filosofi pemberdayaan (empowerment) yang menjadi ruh ekonomi kerakyatan, karena tidak sekadar memberikan bantuan sesaat yang bersifat sementara (charity trap), melainkan membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Berbagai lembaga amil zakat di Indonesia, seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan lembaga amil zakat lainnya, telah mengembangkan program zakat produktif dalam berbagai bentuk, seperti program pemberian modal usaha bagi pedagang kecil dengan skema pendampingan intensif, program peternakan dan pertanian terpadu bagi masyarakat pedesaan, hingga program beasiswa pendidikan vokasi bagi anak-anak mustahik agar memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga di masa depan. Studi-studi mengenai efektivitas program zakat produktif umumnya menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, meskipun keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan, bukan sekadar penyaluran modal semata.

Untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen redistribusi dan penguatan ekonomi rakyat, diperlukan beberapa langkah strategis, di antaranya peningkatan kapasitas kelembagaan amil zakat dalam merancang dan mengevaluasi program zakat produktif secara profesional (termasuk kemampuan melakukan feasibility study usaha mustahik), penguatan sinergi antara lembaga amil zakat dengan lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi syariah dalam penyaluran zakat produktif (agar tercipta ekosistem pembiayaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan bagi mustahik), serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan dana zakat produktif benar-benar memberikan dampak transformatif bagi kehidupan ekonomi mustahik, bukan sekadar terserap habis tanpa keberlanjutan usaha yang jelas.

C. Wakaf Produktif: Investasi Sosial untuk Generasi Mendatang

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang unik karena memiliki karakteristik keabadian (perpetuity), di mana harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, melainkan harus dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat terus mengalir kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih) dalam jangka panjang, bahkan lintas generasi. Karakteristik inilah yang menjadikan wakaf sebagai instrumen investasi sosial yang ideal untuk generasi mendatang, karena manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf dapat dinikmati secara berkelanjutan tanpa mengurangi pokok hartanya (ain al-waqf), sejalan dengan prinsip keberlanjutan (sustainability) yang menjadi kunci pembangunan jangka panjang.

Wakaf produktif berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan masjid, madrasah, atau pemakaman yang secara langsung dimanfaatkan tanpa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Wakaf produktif mengarahkan pengelolaan aset wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sosial secara berkelanjutan, misalnya melalui pembangunan pertokoan atau perkantoran di atas tanah wakaf yang hasil sewanya digunakan untuk membiayai operasional pesantren, wakaf saham perusahaan yang dividen-nya disalurkan untuk beasiswa pendidikan, atau wakaf uang (cash waqf) yang diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah seperti Sukuk Wakaf yang hasil investasinya digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial kemasyarakatan.

Sejarah peradaban Islam mencatat berbagai contoh sukses pengelolaan wakaf produktif, seperti Wakaf Al-Azhar di Mesir yang menjadi sumber pembiayaan utama Universitas Al-Azhar selama berabad-abad melalui pengelolaan aset tanah dan properti wakaf yang luas, serta Wakaf Rumeli di era Kesultanan Utsmaniyah yang membiayai jaringan luas rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik di seluruh wilayah kekhalifahan. Contoh-contoh historis ini menunjukkan bahwa wakaf produktif yang dikelola secara profesional dapat menjadi tulang punggung pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan hingga ratusan tahun, jauh melampaui siklus anggaran pemerintahan yang umumnya bersifat tahunan.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk dominasi wakaf tanah yang belum dikelola secara produktif (banyak tanah wakaf yang hanya "ditidurkan" tanpa dikembangkan nilai ekonominya), keterbatasan kapasitas nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola aset secara profesional dan produktif, minimnya modal awal untuk pengembangan aset wakaf menjadi bentuk yang produktif, serta belum optimalnya regulasi yang memberikan kepastian hukum dan insentif bagi pengelolaan wakaf produktif. Inovasi yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga wakaf nasional seperti Badan Wakaf Indonesia mencakup pengembangan model kemitraan pengelolaan wakaf (di mana nazhir bermitra dengan investor atau pengembang profesional untuk mengembangkan aset wakaf), penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk sebagai instrumen investasi wakaf uang yang aman dan produktif, serta digitalisasi platform penghimpunan wakaf uang yang memudahkan masyarakat berwakaf melalui platform digital dengan nominal yang terjangkau, sehingga wakaf tidak lagi dipersepsikan sebagai instrumen filantropi eksklusif bagi kalangan berharta besar, melainkan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

D. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Kerakyatan

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang memiliki karakteristik unik karena menggabungkan dua fungsi sekaligus dalam satu institusi, yaitu fungsi baitul maal (rumah harta) yang berorientasi sosial dengan mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk didistribusikan kepada mustahik, serta fungsi baitul tamwil (rumah pembiayaan) yang berorientasi bisnis dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui produk simpanan dan pembiayaan berbasis akad syariah. Perpaduan dua fungsi ini menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang unik, karena mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin yang tidak layak secara komersial (melalui fungsi baitul maal) sekaligus melayani kelompok usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan produktif (melalui fungsi baitul tamwil).

BMT lahir dan berkembang di Indonesia sejak awal dekade 1990-an sebagai respons terhadap kebutuhan lembaga keuangan syariah yang dapat menjangkau masyarakat akar rumput yang tidak terlayani oleh perbankan formal, baik konvensional maupun syariah, mengingat perbankan formal umumnya mensyaratkan agunan dan persyaratan administratif yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro. BMT umumnya berbadan hukum koperasi (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/KSPPS) dan beroperasi dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas, di mana pengelola BMT umumnya memiliki kedekatan langsung dengan anggota dan nasabahnya, sehingga mampu melakukan penilaian kelayakan pembiayaan berbasis karakter (character-based lending) ketimbang semata mengandalkan agunan formal sebagaimana perbankan konvensional.

Sebagai lembaga keuangan kerakyatan, BMT memainkan peran strategis dalam ekosistem ekonomi kerakyatan Indonesia melalui beberapa fungsi utama: pertama, fungsi intermediasi keuangan mikro yang menghubungkan dana masyarakat (melalui produk simpanan) dengan kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan kecil (melalui produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah); kedua, fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik; ketiga, fungsi pendampingan usaha, di mana BMT tidak sekadar menyalurkan pembiayaan, melainkan juga memberikan pendampingan manajemen usaha bagi anggotanya, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang lebih holistik dibandingkan relasi debitur-kreditur semata dalam lembaga keuangan konvensional.

Meskipun memiliki peran strategis, perkembangan BMT di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk fragmentasi kelembagaan (ribuan BMT beroperasi secara independen tanpa jaringan yang terkoordinasi, sehingga sulit mencapai skala ekonomi yang efisien), keterbatasan permodalan yang membatasi kapasitas penyaluran pembiayaan, lemahnya tata kelola dan manajemen risiko pada sebagian BMT (yang berujung pada kasus-kasus BMT bermasalah dan merugikan anggota), serta pengawasan regulasi yang masih terfragmentasi antara Kementerian Koperasi dan UKM (untuk BMT berbadan hukum koperasi) dengan Otoritas Jasa Keuangan (untuk lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum LKM). Untuk memperkuat peran BMT sebagai pilar ekonomi kerakyatan, diperlukan konsolidasi kelembagaan melalui pembentukan jaringan dan asosiasi BMT yang lebih kuat, penguatan permodalan melalui skema pembiayaan dari lembaga keuangan yang lebih besar (linkage program), peningkatan kapasitas tata kelola dan manajemen risiko, serta harmonisasi regulasi dan pengawasan yang lebih jelas dan terkoordinasi antarlembaga pemerintah terkait.

E. Infaq dan Shadaqah dalam Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Infak dan sedekah merupakan instrumen filantropi Islam yang bersifat sukarela (tathawwu'), berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dengan ketentuan nisab dan haul yang jelas. Infak secara umum merujuk pada pengeluaran harta di jalan Allah tanpa batasan jumlah dan waktu tertentu, sementara sedekah memiliki cakupan makna yang lebih luas, mencakup tidak hanya pemberian harta, tetapi juga segala bentuk kebaikan, termasuk sedekah dalam bentuk non-materiil seperti senyuman, bantuan tenaga, dan ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis Rasulullah SAW. Meskipun bersifat sukarela dan tidak memiliki ketentuan teknis seketat zakat, infak dan sedekah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam ekosistem ekonomi kerakyatan Indonesia, mengingat budaya berderma masyarakat Indonesia yang tergolong tinggi, sebagaimana tercermin dari berbagai survei internasional yang secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, infak dan sedekah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan zakat dalam hal peruntukan penyalurannya, karena tidak terikat pada ketentuan delapan asnaf sebagaimana zakat, sehingga dapat dialokasikan secara lebih luas untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penanggulangan bencana. Fleksibilitas ini menjadikan infak dan sedekah sebagai instrumen yang sangat relevan untuk mendukung program-program inovatif dalam ekosistem ekonomi kerakyatan yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dibiayai oleh dana zakat karena keterbatasan peruntukannya, misalnya pembangunan infrastruktur pasar rakyat, pengembangan sentra usaha mikro kolektif, atau pembiayaan modal bergulir (revolving fund) bagi kelompok usaha bersama.

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi optimalisasi penghimpunan infak dan sedekah melalui platform crowdfunding berbasis syariah, seperti Kitabisa, LinkAja Berbagi, dan berbagai platform digital filantropi lainnya yang memungkinkan masyarakat menyalurkan infak dan sedekah dengan nominal kecil namun jangkauan yang sangat luas (crowdfunding-based philanthropy). Model ini terbukti efektif dalam menghimpun dana untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, seperti pembiayaan modal usaha mikro, pembangunan sumur bor dan fasilitas air bersih di daerah tertinggal, hingga program bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana alam, dengan kecepatan penghimpunan dana yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional.

Untuk mengoptimalkan peran infak dan sedekah dalam ekosistem ekonomi kerakyatan, diperlukan beberapa langkah strategis, termasuk penguatan tata kelola lembaga pengelola infak dan sedekah agar lebih transparan dan akuntabel (mengingat sifatnya yang sukarela membuat kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci keberlanjutan penghimpunan dana), pengembangan model program pemberdayaan ekonomi berbasis infak dan sedekah yang terukur dan berkelanjutan (bukan sekadar bantuan karitatif sesaat), sinergi antara platform digital filantropi dengan lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi syariah dalam penyaluran dana untuk program pemberdayaan ekonomi, serta edukasi publik mengenai pentingnya infak dan sedekah produktif yang berorientasi pemberdayaan jangka panjang, bukan semata bantuan konsumtif sesaat yang minim dampak transformatif bagi penerima manfaat.

F. Integrasi Kelembagaan: Koperasi, BMT, Zakat, dan Wakaf dalam Satu Ekosistem

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Islam dan Pancasila di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan antara berbagai instrumen filantropi dan keuangan syariah yang ada, yaitu koperasi syariah, BMT, lembaga amil zakat, dan lembaga wakaf yang masing-masing beroperasi secara relatif terpisah dengan regulasi, pengawasan, dan basis data yang berbeda-beda. Fragmentasi ini menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, duplikasi program, serta hilangnya potensi sinergi yang dapat dihasilkan apabila keempat instrumen tersebut diintegrasikan dalam satu ekosistem ekonomi kerakyatan yang koheren.

Gagasan integrasi kelembagaan antara koperasi, BMT, zakat, dan wakaf dalam satu ekosistem bertujuan menciptakan siklus pemberdayaan ekonomi yang saling menguatkan (mutually reinforcing cycle), di mana dana zakat dan wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan sosial bagi kelompok mustahik yang belum layak secara komersial (melalui skema qardhul hasan atau hibah modal usaha), yang kemudian setelah usahanya berkembang dapat beralih menjadi anggota koperasi syariah atau nasabah BMT yang layak menerima pembiayaan komersial berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah), dan pada akhirnya diharapkan dapat bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki yang turut berkontribusi dalam ekosistem filantropi Islam bagi generasi berikutnya. Siklus ini mencerminkan filosofi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, di mana bantuan sosial tidak sekadar bersifat karitatif sesaat, melainkan menjadi titik awal dari perjalanan pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Model integrasi kelembagaan semacam ini telah mulai dikembangkan dalam berbagai inisiatif di Indonesia, seperti program Zakat Community Development (ZCD) yang dikembangkan BAZNAS dengan mengintegrasikan penyaluran zakat produktif dengan pembentukan kelompok usaha bersama dan koperasi di tingkat komunitas, program Bank Wakaf Mikro yang dikembangkan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan pondok pesantren yang mengintegrasikan fungsi sosial (pembiayaan tanpa agunan berbasis qardhul hasan) dengan fungsi pendampingan usaha kelompok, serta berbagai model BMT yang secara internal telah menerapkan fungsi ganda baitul maal (pengelolaan zakat dan sedekah) dan baitul tamwil (pembiayaan komersial) sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya.

Untuk mewujudkan integrasi kelembagaan yang lebih komprehensif dan sistemik dalam skala nasional, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, harmonisasi regulasi dan kelembagaan pengawasan, di mana pemerintah perlu merumuskan kerangka regulasi yang mengintegrasikan pengawasan koperasi syariah, BMT, lembaga amil zakat, dan lembaga wakaf dalam satu kerangka kebijakan ekonomi syariah nasional yang koheren, tanpa harus menghilangkan karakteristik dan kekhususan masing-masing instrumen. Kedua, pengembangan platform data terpadu yang menghubungkan basis data mustahik zakat, penerima manfaat wakaf, dan anggota koperasi/BMT, sehingga tercipta continuum pemberdayaan ekonomi yang dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis dari waktu ke waktu. Ketiga, penguatan peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai koordinator lintas kelembagaan yang mensinergikan berbagai instrumen keuangan sosial dan komersial syariah dalam kerangka kebijakan ekonomi syariah nasional yang terpadu. Keempat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia lintas kelembagaan melalui program pelatihan dan sertifikasi bersama bagi pengelola koperasi syariah, BMT, amil zakat, dan nazhir wakaf, sehingga tercipta standar kompetensi dan tata kelola yang seragam di seluruh ekosistem.

Dengan terwujudnya integrasi kelembagaan yang komprehensif antara koperasi, BMT, zakat, dan wakaf, ekonomi kerakyatan Indonesia berpotensi memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila, sekaligus merepresentasikan wujud konkret dari nilai-nilai ta'awun (tolong-menolong), takaful (jaminan sosial bersama), dan tadhamun (solidaritas sosial) yang menjadi ruh ajaran Islam dalam bermuamalah. Integrasi ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, melainkan manifestasi dari visi besar membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.