BAB 13: MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA

A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif

Ekonomi Sosial Pasar atau Soziale Marktwirtschaft merupakan model ekonomi yang dikembangkan di Jerman Barat pasca Perang Dunia II, digagas oleh para pemikir aliran Ordoliberalisme seperti Walter Eucken dan diimplementasikan secara konkret oleh Menteri Ekonomi Ludwig Erhard yang kelak dikenal sebagai arsitek "Keajaiban Ekonomi Jerman" (Wirtschaftswunder). Model ini berupaya mengatasi dua kegagalan ekstrem yang telah terbukti pada masanya, yaitu kegagalan pasar bebas murni (laissez-faire) yang menciptakan ketimpangan sosial tajam sebagaimana terjadi pada era kapitalisme klasik abad ke-19, serta kegagalan ekonomi terencana sepenuhnya (central planning) sebagaimana diterapkan di negara-negara blok Timur yang terbukti tidak efisien dan menekan kebebasan individu. Prinsip utama Ekonomi Sosial Pasar adalah menggabungkan kebebasan pasar (kompetisi bebas, hak milik pribadi, mekanisme harga) dengan intervensi negara yang terukur untuk menjamin keadilan sosial, melalui instrumen seperti jaminan sosial universal, regulasi anti-monopoli yang ketat, serta kebijakan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan progresif.

Kompatibilitas model Ekonomi Sosial Pasar dengan sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam terletak pada kesamaan filosofis mendasar, yaitu penolakan terhadap dua ekstrem ideologi ekonomi (kapitalisme liberal murni dan sosialisme-komunisme totaliter) serta pencarian jalan tengah yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Pancasila melalui Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menghendaki sistem ekonomi campuran di mana negara menguasai cabang-cabang produksi vital bagi hajat hidup orang banyak, namun tetap memberi ruang bagi mekanisme pasar dan kepemilikan swasta dalam sektor-sektor yang tidak strategis. Demikian pula, ekonomi Islam melalui konsep keseimbangan antara hak milik individu (haq al-milkiyyah al-fardiyyah) dan fungsi sosial harta (al-mal lahu wazhifah ijtimaiyyah) menghendaki pasar yang bebas namun tetap dikendalikan oleh prinsip-prinsip etika (seperti larangan riba, gharar, ihtikar/penimbunan, dan monopoli yang merugikan masyarakat).

Beberapa elemen konkret dari Ekonomi Sosial Pasar Jerman yang relevan untuk diadopsi dalam kerangka sistem integratif Indonesia antara lain: pertama, sistem Mitbestimmung (co-determination) yang memberikan hak kepada pekerja untuk turut serta dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan melalui keterwakilan dalam dewan pengawas (supervisory board), sebuah mekanisme yang sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam dan semangat kekeluargaan dalam koperasi Pancasila; kedua, sistem jaminan sosial komprehensif (asuransi kesehatan, pensiun, dan pengangguran wajib) yang menjamin rasa aman ekonomi bagi seluruh warga negara, sejalan dengan konsep takaful ijtima'i (jaminan sosial kolektif) dalam Islam; ketiga, kebijakan anti-monopoli yang ketat melalui Bundeskartellamt (otoritas persaingan usaha Jerman) yang mencegah konsentrasi kekuatan pasar berlebihan, sejalan dengan larangan ihtikar dan monopoli yang merugikan masyarakat dalam fikih muamalah Islam.

Meskipun demikian, adaptasi model Ekonomi Sosial Pasar Jerman ke dalam konteks Indonesia perlu memperhatikan perbedaan struktural yang signifikan, termasuk tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas fiskal negara, struktur demografis, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat. Jerman merupakan negara maju dengan basis industri kuat dan kapasitas fiskal besar untuk membiayai sistem jaminan sosial komprehensif, sementara Indonesia masih berstatus negara berkembang dengan keterbatasan fiskal dan struktur ekonomi informal yang masih dominan. Oleh karena itu, adopsi prinsip-prinsip Ekonomi Sosial Pasar ke dalam sistem ekonomi integratif Indonesia perlu dilakukan secara selektif dan kontekstual, dengan memprioritaskan elemen-elemen yang paling relevan dengan tahap pembangunan dan karakteristik sosial-ekonomi Indonesia, seperti penguatan jaminan sosial dasar melalui skema BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terus diperluas cakupannya, serta penguatan regulasi persaingan usaha melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang perlu terus diperkuat kewenangan dan independensinya.

B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam

Model ekonomi kesejahteraan Skandinavia (Nordic Model), yang diterapkan di negara-negara seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia, secara konsisten menempati peringkat tertinggi dalam berbagai indeks kesejahteraan global, indeks kebahagiaan, serta indeks keadilan sosial, sekaligus tetap mempertahankan daya saing ekonomi yang tinggi di pasar global. Model ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu pasar tenaga kerja yang fleksibel namun disertai jaring pengaman sosial yang kuat (flexicurity), sistem pajak progresif dengan tarif tinggi yang membiayai belanja sosial universal (pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan universal, tunjangan keluarga, dan pensiun yang layak), serta tata kelola pemerintahan yang sangat transparan dan minim korupsi, yang menjadi prasyarat legitimasi bagi masyarakat untuk menerima beban pajak tinggi tersebut.

Pelajaran paling fundamental yang dapat dipetik dari model Skandinavia bagi pengembangan demokrasi ekonomi Pancasila-Islam adalah bahwa kesejahteraan sosial yang tinggi dan daya saing ekonomi bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan (trade-off), melainkan dapat berjalan beriringan apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang berkualitas tinggi, tingkat kepercayaan sosial (social trust) yang kuat antara warga negara dan pemerintah, serta konsensus sosial mengenai pentingnya redistribusi kesejahteraan sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas ekonomi nasional (bukan sekadar beban fiskal). Prinsip ini sejalan dengan konsep maslahah (kemaslahatan) dalam ekonomi Islam, yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus dinilai berdasarkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan kolektif jangka panjang, bukan semata keuntungan jangka pendek segelintir pihak.

Konsep "kontrak sosial" (social contract) yang menjadi fondasi model Skandinavia, di mana warga negara bersedia membayar pajak tinggi dengan imbalan jaminan kesejahteraan yang komprehensif dari negara, memiliki resonansi filosofis dengan konsep bai'at (janji setia) antara rakyat dan pemimpin dalam tradisi politik Islam, serta konsep kontrak sosial Pancasila yang tercermin dalam sila keempat mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Keduanya menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari kesediaannya memenuhi amanah kesejahteraan rakyat, dan sebaliknya kepatuhan rakyat terhadap kewajiban fiskal (pajak maupun zakat) didasarkan pada kepercayaan bahwa negara akan mengelola sumber daya tersebut secara amanah dan adil.

Namun demikian, replikasi penuh model Skandinavia ke dalam konteks Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural yang signifikan, termasuk skala populasi Indonesia yang jauh lebih besar (lebih dari 270 juta jiwa dibandingkan Swedia yang hanya sekitar 10 juta jiwa) yang menyulitkan replikasi sistem jaminan sosial universal dalam skala serupa, tingkat informalitas ekonomi Indonesia yang masih sangat tinggi (lebih dari 50 persen tenaga kerja bekerja di sektor informal) yang menyulitkan basis pemungutan pajak progresif secara komprehensif, serta tantangan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi yang masih memerlukan perbaikan signifikan sebagai prasyarat legitimasi bagi kebijakan pajak tinggi. Oleh karena itu, pelajaran dari model Skandinavia perlu diadaptasi secara bertahap dan kontekstual bagi Indonesia, dengan memprioritaskan perluasan basis pajak melalui formalisasi ekonomi informal, penguatan sistem jaminan sosial dasar yang terus diperluas cakupannya (seperti perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pekerja informal), serta yang terpenting, pembangunan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang konsisten dan berkelanjutan.

C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam

Teori Dependensia (Dependency Theory) yang berkembang di kalangan ekonom Amerika Latin pada dekade 1950-an hingga 1970-an, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Raul Prebisch, Andre Gunder Frank, dan Fernando Henrique Cardoso, mengkritik secara fundamental teori pembangunan arus utama (modernization theory) yang menganggap bahwa negara-negara berkembang (periphery) akan mengalami pembangunan ekonomi secara linear mengikuti jejak negara-negara maju (core) melalui integrasi ke dalam sistem ekonomi kapitalisme global. Teori Dependensia justru berargumen bahwa integrasi tersebut menciptakan hubungan struktural yang eksploitatif, di mana negara-negara periphery terjebak dalam posisi subordinat sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sementara negara-negara core menikmati keuntungan dari industrialisasi dan perdagangan bernilai tambah tinggi, sehingga kesenjangan pembangunan antara core dan periphery justru semakin melebar seiring waktu, bukan mengecil sebagaimana diprediksi teori modernisasi.

Relevansi Teori Dependensia bagi konteks Indonesia dan dunia Islam terletak pada kesamaan pengalaman historis sebagai negara-negara yang pernah mengalami kolonialisme dan hingga kini masih menghadapi ketergantungan struktural terhadap negara-negara maju dalam berbagai aspek, termasuk ketergantungan teknologi, ketergantungan pembiayaan pembangunan (utang luar negeri), serta ketergantungan pada ekspor komoditas primer bernilai tambah rendah (seperti kelapa sawit mentah, batu bara, dan berbagai komoditas tambang lainnya dari Indonesia) yang menempatkan negara-negara berkembang, termasuk mayoritas negara Muslim, dalam posisi subordinat dalam rantai nilai ekonomi global. Fenomena "kutukan sumber daya" (resource curse), di mana negara-negara kaya sumber daya alam justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara minim sumber daya alam, juga banyak dijumpai di negara-negara Muslim penghasil komoditas primer.

Perspektif Islam menawarkan konsep kemandirian ekonomi (al-istiqlal al-iqtishadi) yang secara filosofis selaras dengan kritik Teori Dependensia terhadap ketergantungan struktural, namun dengan landasan teologis yang khas. Konsep khilafah (perwakilan manusia sebagai pengelola bumi) dalam Islam menegaskan tanggung jawab setiap umat untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan demi kemaslahatan bersama, bukan sekadar mengeksploitasinya untuk kepentingan pihak eksternal. Selain itu, konsep ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam) yang mendorong kerja sama ekonomi antarnegara Muslim (melalui lembaga seperti Organisasi Kerja Sama Islam/OKI dan Islamic Development Bank) dapat menjadi basis pengembangan solidaritas ekonomi Selatan-Selatan (South-South cooperation) yang mengurangi ketergantungan struktural terhadap negara-negara maju.

Strategi kemandirian ekonomi dalam perspektif Islam yang relevan bagi Indonesia mencakup beberapa dimensi strategis: pertama, hilirisasi industri (industrial downstreaming) yang mengubah orientasi ekspor dari komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, sebagaimana telah mulai diterapkan pemerintah Indonesia melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah dan pengembangan industri pengolahan nikel domestik; kedua, penguatan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi instrumen keuangan syariah domestik (Sukuk Negara, wakaf produktif, zakat) sebagai alternatif ketergantungan pada utang luar negeri berbunga; ketiga, penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antarnegara Muslim melalui platform seperti Islamic Development Bank dan Trade Preferential System among the OIC Member States (TPS-OIC), yang berpotensi menciptakan pasar alternatif dan mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap negara-negara maju tertentu; keempat, penguatan kapasitas riset, inovasi, dan alih teknologi domestik untuk mengurangi ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju, sejalan dengan kewajiban menuntut ilmu (thalab al-'ilm) yang menjadi prinsip fundamental dalam Islam.

D. Islamic Social Finance: Tren Global dan Peluang bagi Indonesia

Islamic Social Finance merupakan istilah kontemporer yang merujuk pada seluruh instrumen keuangan Islam yang berorientasi sosial dan redistributif, mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf, serta instrumen keuangan mikro syariah seperti qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Berbeda dengan Islamic Commercial Finance (perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah) yang berorientasi profit, Islamic Social Finance secara khusus dirancang untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan keuangan, sehingga menjadikannya instrumen yang sangat relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global kontemporer.

Tren global menunjukkan peningkatan signifikan minat terhadap Islamic Social Finance dalam dekade terakhir, tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga di negara-negara Barat yang mulai melihat potensi instrumen ini sebagai solusi alternatif bagi berbagai persoalan sosial-ekonomi kontemporer. Lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan Islamic Development Bank telah menerbitkan berbagai kajian yang mengakui potensi besar Islamic Social Finance dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan kesenjangan (SDG 10), serta penguatan kemitraan global untuk pembangunan (SDG 17). Inovasi-inovasi kontemporer dalam Islamic Social Finance global mencakup pengembangan Sukuk Sosial (Social Sukuk) yang memadukan instrumen pasar modal syariah dengan tujuan sosial spesifik, integrasi teknologi finansial (fintech) syariah untuk memperluas jangkauan layanan zakat dan wakaf digital, serta pengembangan model blended finance yang memadukan dana filantropi Islam dengan pembiayaan komersial untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berskala besar.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang strategis yang sangat besar untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan Islamic Social Finance, mengingat potensi zakat dan wakaf nasional yang sangat besar namun belum tergarap secara optimal sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Beberapa inisiatif Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional dalam bidang ini mencakup peluncuran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang menjadi inovasi pertama di dunia yang mengintegrasikan instrumen wakaf tunai dengan Sukuk Negara, pengembangan Bank Wakaf Mikro yang menjadi model inovatif pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, serta peran aktif BAZNAS dalam forum-forum internasional pengelolaan zakat global.

Peluang pengembangan Islamic Social Finance di Indonesia ke depan dapat dioptimalkan melalui berbagai strategi, di antaranya pengembangan lebih lanjut instrumen Sukuk Sosial untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sosial berskala besar (rumah sakit, sekolah, fasilitas air bersih) yang menggabungkan pembiayaan komersial dengan dana wakaf dan zakat, penguatan ekosistem fintech syariah untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf hingga ke pelosok daerah melalui platform digital, pengembangan pusat riset dan inovasi Islamic Social Finance yang dapat menjadi rujukan global (leveraging peran Indonesia sebagai negara dengan basis akademik dan praktik ekonomi syariah yang kuat), serta penguatan kerja sama internasional dengan lembaga-lembaga multilateral dan negara-negara Muslim lainnya dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik Islamic Social Finance yang dapat direplikasi secara global.

E. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Maqashid Syariah: Konvergensi Global

Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 merupakan agenda pembangunan global yang mencakup 17 tujuan dan 169 target, dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dunia hingga tahun 2030, mulai dari pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, hingga penanganan perubahan iklim dan perdamaian global. Meskipun SDGs dirumuskan dalam kerangka sekuler-universal yang tidak berlandaskan agama tertentu, terdapat konvergensi filosofis yang mendalam antara tujuan-tujuan SDGs dengan konsep maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) yang telah dirumuskan para ulama sejak berabad-abad silam.

Konvergensi ini dapat dipetakan secara sistematis, di mana lima tujuan pokok maqashid syariah klasik, yaitu hifzh ad-din (pemeliharaan agama/keyakinan), hifzh an-nafs (pemeliharaan jiwa), hifzh al-'aql (pemeliharaan akal), hifzh an-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifzh al-mal (pemeliharaan harta), memiliki relevansi langsung dengan berbagai tujuan SDGs kontemporer. Hifzh an-nafs (pemeliharaan jiwa) berkorelasi dengan SDG 3 (kehidupan sehat dan sejahtera) serta SDG 2 (tanpa kelaparan); hifzh al-'aql (pemeliharaan akal) berkorelasi dengan SDG 4 (pendidikan berkualitas); hifzh al-mal (pemeliharaan harta) berkorelasi dengan SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), serta SDG 10 (berkurangnya kesenjangan); sementara konsep maqashid syariah kontemporer yang telah diperluas oleh ulama modern seperti Jasser Auda mencakup pula dimensi lingkungan (hifzh al-bi'ah) yang berkorelasi langsung dengan SDG 13 (penanganan perubahan iklim), SDG 14 (ekosistem lautan), dan SDG 15 (ekosistem daratan).

Konvergensi filosofis antara SDGs dan maqashid syariah ini membuka peluang strategis bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk memposisikan diri sebagai kontributor aktif dalam pencapaian agenda pembangunan global, sekaligus memperkuat legitimasi dan relevansi ajaran Islam dalam konteks pembangunan kontemporer. Berbagai lembaga internasional seperti Islamic Development Bank telah secara eksplisit mengintegrasikan kerangka maqashid syariah ke dalam strategi pembiayaan pembangunannya, dengan menyelaraskan program-program pembiayaan mereka dengan pencapaian target-target SDGs di negara-negara anggota. Demikian pula, berbagai lembaga zakat dan wakaf di dunia Islam, termasuk di Indonesia, mulai mengadopsi kerangka SDGs sebagai basis perencanaan dan evaluasi program-program pemberdayaan yang mereka jalankan, sehingga tercipta bahasa dan kerangka kerja bersama yang memudahkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembangunan internasional yang bersifat sekuler.

Bagi Indonesia, konvergensi SDGs dan maqashid syariah dapat dioperasionalkan melalui berbagai langkah strategis, seperti integrasi indikator maqashid syariah ke dalam kerangka evaluasi program-program ekonomi syariah nasional (misalnya melalui pengembangan indeks maqashid syariah yang menjadi pelengkap indikator-indikator SDGs konvensional), penguatan kolaborasi antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengoordinasikan pencapaian SDGs nasional dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang mengoordinasikan pengembangan ekonomi syariah nasional, serta advokasi Indonesia dalam forum-forum internasional untuk memperkenalkan kerangka maqashid syariah sebagai salah satu pendekatan alternatif dan komplementer dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan global, yang dapat memberikan dimensi spiritual dan etis yang lebih kaya dibandingkan pendekatan pembangunan yang murni sekuler-teknokratis.

F. Indonesia sebagai Episentrum Ekonomi Syariah Dunia: Visi dan Strategi

Visi Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia (global hub of Islamic economy) telah menjadi agenda strategis nasional yang secara resmi dicanangkan pemerintah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020, yang merupakan transformasi dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dibentuk sebelumnya pada tahun 2016. Visi ini didasarkan pada berbagai keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia, di antaranya status sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia (lebih dari 230 juta jiwa) yang menciptakan pasar domestik produk dan jasa halal yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang menjadi basis pengembangan industri halal (pangan, farmasi, kosmetik), posisi geografis strategis sebagai penghubung jalur perdagangan Asia, serta pengalaman panjang dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dan filantropi Islam yang telah berkembang sejak awal dekade 1990-an.

Berbagai indikator internasional menunjukkan peningkatan signifikan peringkat Indonesia dalam ekosistem ekonomi syariah global, sebagaimana tercermin dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) yang diterbitkan oleh DinarStandard, di mana Indonesia secara konsisten menempati peringkat papan atas dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam sektor makanan halal, fesyen Muslim (modest fashion), dan media/rekreasi halal, meskipun masih tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia dan negara-negara Teluk dalam sektor keuangan syariah dan farmasi/kosmetik halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat namun masih memerlukan strategi akselerasi yang lebih komprehensif untuk benar-benar mewujudkan visi sebagai episentrum ekonomi syariah dunia secara menyeluruh di seluruh sektor.

Strategi yang telah dan perlu terus dikembangkan Indonesia untuk mewujudkan visi tersebut mencakup beberapa pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan industri halal nasional melalui pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di berbagai daerah, penguatan sistem sertifikasi halal yang lebih efisien dan terjangkau bagi pelaku usaha mikro-kecil melalui skema self-declare yang telah diperkenalkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta penguatan rantai pasok halal (halal supply chain) dari hulu ke hilir. Pilar kedua adalah pendalaman pasar keuangan syariah melalui pengembangan instrumen-instrumen inovatif seperti Sukuk Ritel, Sukuk Wakaf, dan produk-produk investasi syariah lainnya yang dapat menarik minat investor domestik maupun internasional, sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat yang hingga kini masih tergolong rendah dibandingkan potensi pasarnya.

Pilar ketiga adalah pengembangan ekosistem riset, inovasi, dan sumber daya manusia ekonomi syariah melalui penguatan program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi, pengembangan pusat-pusat riset unggulan, serta program sertifikasi profesi bagi tenaga kerja industri halal dan keuangan syariah. Pilar keempat adalah penguatan diplomasi ekonomi syariah internasional melalui partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum global seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta penyelenggaraan event-event internasional seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang menjadi ajang promosi produk dan gagasan ekonomi syariah Indonesia di kancah global. Dengan strategi yang komprehensif dan implementasi yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil, visi Indonesia sebagai episentrum ekonomi syariah dunia bukanlah cita-cita yang mustahil diwujudkan, melainkan sebuah keniscayaan strategis yang sejalan dengan potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia.