BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI

 

A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional utama sistem perekonomian nasional Indonesia, yang dalam rumusan aslinya (sebelum amandemen) terdiri dari tiga ayat, kemudian diperkaya dengan dua ayat tambahan melalui amandemen keempat pada tahun 2002. Ayat pertama menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; ayat kedua menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ayat ketiga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; sementara ayat keempat dan kelima yang ditambahkan melalui amandemen menegaskan prinsip perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sinergi konstitusional antara Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dipetakan pada beberapa dimensi fundamental. Pertama, konsep "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan" dalam ayat pertama memiliki resonansi mendalam dengan konsep syirkah dan ta'awun (kerja sama dan tolong-menolong) dalam fikih muamalah Islam, yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi idealnya dijalankan secara kolektif dan gotong royong, bukan semata kompetisi individual yang saling menegasikan. Kedua, konsep "dikuasai oleh negara" atas cabang produksi vital dan kekayaan alam dalam ayat kedua dan ketiga memiliki kesejajaran dengan konsep milkiyyah 'ammah (kepemilikan publik) dalam ekonomi Islam, di mana sumber daya alam strategis seperti air, energi, dan padang rumput (dalam konteks klasik) tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan harus dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api (yang dalam konteks kontemporer dapat dimaknai secara luas sebagai sumber daya energi).

Ketiga, prinsip "demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan" dalam ayat keempat hasil amandemen secara eksplisit menggabungkan dua nilai yang dalam wacana ekonomi konvensional seringkali dipertentangkan, yaitu efisiensi (nilai yang umumnya diasosiasikan dengan ekonomi pasar/kapitalisme) dan keadilan (nilai yang umumnya diasosiasikan dengan ekonomi terencana/sosialisme), sebuah sintesis yang sangat sejalan dengan karakteristik ekonomi Islam yang juga berupaya menggabungkan efisiensi pasar (melalui pengakuan hak milik pribadi dan mekanisme harga) dengan keadilan distributif (melalui kewajiban zakat, larangan riba, dan berbagai instrumen redistribusi lainnya). Keempat, prinsip "berkelanjutan dan berwawasan lingkungan" sejalan dengan konsep hifzh al-bi'ah (pemeliharaan lingkungan) yang menjadi perluasan kontemporer dari maqashid syariah, serta konsep khalifah fil ardh yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai pemelihara bumi, bukan sekadar eksploitatornya.

Meskipun terdapat sinergi filosofis yang kuat antara Pasal 33 UUD 1945 dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, implementasi konkret dari sinergi ini dalam kebijakan dan regulasi ekonomi nasional masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk interpretasi yang beragam mengenai batas-batas "cabang produksi vital yang dikuasai negara" di tengah arus liberalisasi ekonomi dan privatisasi berbagai sektor strategis (seperti sektor energi dan pertambangan) yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, yang oleh sebagian kalangan dinilai bertentangan dengan semangat asli Pasal 33 UUD 1945. Diperlukan kajian hukum tata negara dan ekonomi yang lebih mendalam untuk merumuskan kerangka operasional yang jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip Pasal 33 UUD 1945 dan ekonomi Islam dapat disinergikan secara konkret dalam kebijakan ekonomi kontemporer, tanpa terjebak pada romantisme masa lalu maupun kapitulasi penuh terhadap logika pasar bebas global.

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

Perkembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang sejak awal dekade 1990-an, dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang untuk pertama kalinya mengakomodasi prinsip bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga, meskipun pengaturannya masih sangat terbatas. Tonggak penting berikutnya adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan, yang secara lebih eksplisit mengakui eksistensi bank syariah dan memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah (UUS), diikuti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi landasan hukum komprehensif pertama khusus bagi perbankan syariah di Indonesia, mengatur secara rinci mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip syariah, hingga kepatuhan syariah (sharia compliance) melalui kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah.

Selain regulasi perbankan syariah, Indonesia juga telah mengembangkan kerangka regulasi komprehensif bagi berbagai sektor ekonomi syariah lainnya, mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) yang menjadi landasan penerbitan instrumen pembiayaan negara berbasis syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tata kelola kelembagaan zakat nasional melalui BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan hukum terhadap wakaf uang (sebelumnya wakaf hanya dipahami dalam bentuk benda tidak bergerak), serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia dan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Perkembangan regulasi ekonomi syariah Indonesia juga ditandai dengan pembentukan berbagai kelembagaan pendukung yang memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional, termasuk pembentukan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai kesesuaian syariah produk keuangan, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020 sebagai lembaga koordinatif tingkat nasional yang diketuai langsung Presiden, serta konsolidasi bank-bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai langkah strategis memperkuat skala ekonomi dan daya saing perbankan syariah nasional.

Meskipun perkembangan regulasi ekonomi syariah Indonesia tergolong progresif dibandingkan banyak negara Muslim lainnya, berbagai tantangan struktural masih perlu diatasi. Pertama, fragmentasi regulasi antarsektor yang menyebabkan inkonsistensi pengaturan, misalnya perbedaan pendekatan pengawasan antara lembaga keuangan syariah formal (bank syariah, asuransi syariah) yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi (BMT, KSPPS) yang diawasi Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga menyulitkan terciptanya ekosistem pengawasan yang terintegrasi dan komprehensif. Kedua, belum optimalnya harmonisasi regulasi perpajakan dengan karakteristik unik produk-produk syariah, misalnya perlakuan pajak berganda (double taxation) yang sempat menjadi kendala dalam transaksi murabahah sebelum akhirnya diperbaiki melalui berbagai peraturan perpajakan yang lebih akomodatif. Ketiga, masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia regulator dan pengawas dalam memahami secara mendalam aspek teknis syariah maupun aspek teknis keuangan modern secara simultan, yang berpotensi menimbulkan gap implementasi antara regulasi yang progresif dengan praktik pengawasan di lapangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya harmonisasi regulasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih sistematis, penguatan koordinasi melalui KNEKS sebagai lembaga koordinatif tingkat nasional, serta investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia regulator ekonomi syariah.

C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

Konsep dharuriyat (kebutuhan primer/pokok) dalam kerangka maqashid syariah merujuk pada kebutuhan-kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia secara layak, yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kehidupan itu sendiri (baik secara individual maupun kolektif). Dalam kerangka fikih klasik, dharuriyat dikaitkan erat dengan lima tujuan pokok syariat (al-kulliyat al-khams), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kontemporer, konsep dharuriyat ini dapat dioperasionalkan ke dalam kebutuhan-kebutuhan pokok yang lebih konkret, seperti pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, dan pendidikan dasar, yang menjadi prasyarat bagi setiap individu untuk dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya di muka bumi secara bermartabat.

Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 secara eksplisit mengamanatkan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, sebagaimana tercermin dalam berbagai pasal, di antaranya Pasal 27 ayat 2 yang menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Pasal 34 yang secara eksplisit menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusional ini menunjukkan bahwa negara Indonesia secara filosofis dirancang sebagai negara kesejahteraan (welfare state) yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan dharuriyat rakyatnya, sebuah visi yang sepenuhnya sejalan dengan konsep tanggung jawab negara (mas'uliyyah al-daulah) dalam ekonomi Islam.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, tanggung jawab negara dalam menjamin dharuriyat rakyatnya telah dipraktikkan sejak masa Khulafaur Rasyidin, di mana Khalifah Umar bin Khattab dikenal secara khusus melakukan inspeksi malam hari (thawaf) untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan, bahkan pernah memikul sendiri karung gandum untuk diberikan kepada keluarga miskin yang ditemuinya. Konsep ini kemudian dirumuskan secara lebih sistematis oleh para ulama fikih siyasah sebagai kewajiban negara (wajib kifayah 'ala al-daulah) untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negara yang mengalami kelaparan atau kemiskinan ekstrem, dengan negara berkewajiban mengambil tindakan afirmatif melalui redistribusi harta (zakat, kharaj) apabila mekanisme pasar dan filantropi sukarela masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara.

Implementasi konkret peran negara dalam menjamin dharuriyat rakyat Indonesia dapat dilihat dari berbagai program yang telah dijalankan, seperti program jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan yang menargetkan cakupan universal (universal health coverage), program bantuan pangan dan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan (PKH, BPNT, Kartu Sembako), program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta program wajib belajar 12 tahun yang menjamin akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak Indonesia. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa capaian pemenuhan dharuriyat rakyat Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk persoalan stunting yang masih menjangkiti sekitar seperlima balita Indonesia (mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan hak atas pangan bergizi), backlog kepemilikan rumah yang masih mencapai jutaan unit, serta kesenjangan kualitas pendidikan dan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa, yang menuntut komitmen dan inovasi kebijakan berkelanjutan dari pemerintah untuk benar-benar mewujudkan amanat konstitusional dan prinsip syariah mengenai jaminan dharuriyat bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

Industri halal merupakan sektor ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan perdagangan barang dan jasa yang memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam, mencakup sektor pangan halal, farmasi dan kosmetik halal, fesyen Muslim (modest fashion), pariwisata ramah Muslim (halal tourism), media dan rekreasi halal, hingga keuangan syariah sebagai sektor pendukung. Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi global dengan pertumbuhan tercepat, didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia yang diproyeksikan mencapai lebih dari 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030, serta meningkatnya kesadaran konsumen Muslim global mengenai pentingnya konsumsi produk halal sebagai bagian dari ketaatan beragama sekaligus gaya hidup (halal lifestyle).

Pemerintah Indonesia telah menempatkan pengembangan industri halal nasional sebagai agenda pembangunan strategis, sebagaimana tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 yang disusun Bank Indonesia bersama Kementerian PPN/Bappenas, serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional lainnya. Landasan hukum utama pengembangan industri halal nasional adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia (dengan masa transisi bertahap untuk berbagai kategori produk), sekaligus membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama sebagai otoritas tunggal penyelenggara sertifikasi halal nasional, menggantikan sistem sebelumnya yang mengandalkan sertifikasi sukarela oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Strategi pengembangan industri halal nasional mencakup beberapa pilar utama. Pilar pertama adalah pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di berbagai daerah, yang dirancang sebagai pusat produksi terintegrasi bagi pelaku usaha halal mulai dari skala mikro-kecil hingga besar, dengan fasilitas infrastruktur dan pendukung yang memudahkan proses sertifikasi dan ekspor produk halal. Pilar kedua adalah simplifikasi dan digitalisasi proses sertifikasi halal, khususnya melalui skema self-declare bagi pelaku usaha mikro-kecil yang memungkinkan mereka menyatakan sendiri kehalalan produknya berdasarkan pendampingan dari pendamping proses produk halal, tanpa harus melalui proses audit yang panjang dan mahal sebagaimana berlaku bagi usaha skala besar, sebuah kebijakan afirmatif yang penting mengingat mayoritas pelaku usaha kuliner dan produk konsumsi di Indonesia berskala mikro dan kecil.

Pilar ketiga adalah penguatan daya saing ekspor produk halal Indonesia ke pasar global, mengingat meskipun Indonesia merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia, negara ini masih menjadi importir neto produk halal dalam beberapa kategori (khususnya farmasi dan kosmetik halal), yang menunjukkan bahwa potensi besar pasar domestik belum sepenuhnya termanfaatkan oleh produsen dalam negeri. Pilar keempat adalah pengembangan sumber daya manusia dan riset industri halal, termasuk penguatan program studi terkait sains halal (halal science) di perguruan tinggi, serta pengembangan laboratorium pengujian kehalalan produk yang kredibel dan terakreditasi secara internasional. Dengan implementasi strategi yang komprehensif dan konsisten, kebijakan industri halal nasional berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia, sekaligus mewujudkan kedaulatan ekonomi umat Islam Indonesia dalam mengelola pasar halal domestik yang sangat besar, alih-alih hanya menjadi pasar konsumen pasif bagi produk halal dari negara lain.

E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

Efektivitas kebijakan ekonomi integratif Pancasila-Islam sangat bergantung pada kapasitas dan sinergi kelembagaan negara yang menjadi pilar-pilar utama regulasi dan pengawasan sektor ekonomi syariah, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan (termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah), Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran yang mengatur kebijakan moneter syariah dan pengembangan ekonomi syariah nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang membina dan mengawasi pengelolaan wakaf nasional. Keempat lembaga ini memiliki mandat, kewenangan, dan fokus area yang berbeda, namun idealnya perlu bersinergi secara erat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah integratif yang koheren.

Otoritas Jasa Keuangan berperan strategis dalam mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan syariah agar beroperasi secara sehat, prudent, dan patuh terhadap prinsip syariah, melalui berbagai regulasi teknis mengenai permodalan, manajemen risiko, tata kelola, hingga produk-produk perbankan dan pasar modal syariah. OJK juga memiliki peran strategis dalam mengembangkan roadmap pengembangan keuangan syariah nasional, sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia dan berbagai dokumen strategis lainnya. Bank Indonesia, di sisi lain, berperan dalam pengembangan instrumen moneter syariah (seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah), pengembangan ekosistem ekonomi syariah dari sisi sektor riil (termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi pesantren dan UMKM syariah), serta penerbitan berbagai kajian dan indeks ekonomi syariah nasional yang menjadi rujukan pembuat kebijakan.

BAZNAS memiliki peran strategis sebagai koordinator nasional pengelolaan zakat, yang bertanggung jawab tidak hanya menghimpun dan menyalurkan zakat secara langsung, tetapi juga mengoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap ribuan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di seluruh Indonesia, memastikan standar tata kelola, pelaporan, dan akuntabilitas yang konsisten di seluruh ekosistem pengelolaan zakat nasional. BWI memiliki peran serupa dalam konteks pengelolaan wakaf, yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir (pengelola wakaf) di seluruh Indonesia, memberikan izin dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf produktif skala besar, serta mengembangkan inovasi instrumen wakaf seperti Cash Waqf Linked Sukuk yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

Reformasi kelembagaan yang diperlukan untuk memperkuat sinergi keempat lembaga ini dalam ekosistem integratif mencakup beberapa agenda strategis. Pertama, penguatan koordinasi lintas lembaga melalui platform Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Presiden, sehingga tercipta harmonisasi kebijakan dan program antara OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI, alih-alih masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang optimal. Kedua, pengembangan basis data terintegrasi yang menghubungkan data lembaga keuangan syariah komersial (yang diawasi OJK) dengan data lembaga filantropi Islam (zakat dan wakaf yang dikoordinasikan BAZNAS dan BWI), sehingga tercipta ekosistem informasi yang komprehensif untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making). Ketiga, penguatan independensi dan kapasitas kelembagaan BAZNAS dan BWI yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan dibandingkan OJK dan Bank Indonesia, termasuk melalui penguatan basis hukum, peningkatan anggaran operasional, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih profesional. Keempat, harmonisasi regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur berbagai aspek ekonomi syariah, termasuk Kementerian Keuangan (perpajakan dan Sukuk Negara), Kementerian Agama (sertifikasi halal dan pembinaan wakaf-zakat), Kementerian Koperasi dan UKM (koperasi syariah dan BMT), serta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (industri halal), agar tercipta kebijakan ekonomi syariah nasional yang benar-benar terintegrasi, koheren, dan efektif dalam mewujudkan visi ekonomi integratif Pancasila-Islam.