BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

Pengantar Bab

Setelah Bab 5 dan Bab 6 menguraikan prinsip-prinsip integratif dan tujuan akhir sistem ekonomi Pancasila-Islam, Bab 7 ini mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar secara epistemologis: apakah sintesis Pancasila-Islam ini benar-benar layak disebut sebagai sebuah sistem ekonomi tersendiri (a distinct economic system), ataukah ia hanya varian atau kompromi dari sistem-sistem besar yang sudah ada—kapitalisme dan sosialisme? Bab ini akan menunjukkan, melalui argumentasi yang sistematis, bahwa ekonomi Pancasila-Islam memiliki basis ontologis, aksiologis, dan epistemologis yang otentik dan berdiri sendiri (sui generis), bukan sekadar posisi tengah yang pasif di antara dua kutub ideologi besar dunia.

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

1. Kesalahpahaman Umum: "Jalan Tengah" sebagai Reduksi Konsep

Salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul dalam diskursus ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam adalah anggapan bahwa keduanya sekadar merupakan "jalan tengah" (middle way) di antara kapitalisme dan sosialisme—seolah-olah kedua sistem ini hanya mengambil sedikit dari kapitalisme (pengakuan hak milik pribadi) dan sedikit dari sosialisme (peran negara dan pemerataan), lalu mencampurkannya secara eklektik tanpa fondasi filosofis yang kokoh. Pandangan semacam ini keliru dan perlu dikoreksi secara tegas, karena ia mereduksi kedua sistem menjadi sekadar derivasi pasif dari sistem-sistem Barat, padahal keduanya memiliki basis ontologis yang secara fundamental berbeda dari titik pijak kapitalisme maupun sosialisme.

Perlu dipahami bahwa "jalan tengah" mengandaikan adanya satu spektrum linear tunggal di mana kapitalisme berada di ujung kanan (individualisme mutlak, pasar bebas tanpa batas) dan sosialisme berada di ujung kiri (kolektivisme mutlak, negara mengendalikan segalanya), sementara sistem lain hanya "berdiri di tengah" spektrum tersebut. Namun ekonomi Pancasila-Islam sesungguhnya tidak berdiri pada spektrum yang sama sekali; ia berpijak pada aksioma dasar yang berbeda secara kategoris, yaitu aksioma ketuhanan/transendensi sebagai basis nilai ekonomi—sesuatu yang tidak dimiliki, bahkan ditolak secara eksplisit, baik oleh kapitalisme klasik (yang berbasis rasionalitas sekuler dan kepentingan diri/self-interest sebagaimana dirumuskan Adam Smith) maupun sosialisme klasik (yang berbasis materialisme dialektis dan penolakan terhadap agama sebagaimana dirumuskan Karl Marx, yang secara terkenal menyebut agama sebagai "candu masyarakat").

2. Perbedaan Aksiomatis dengan Kapitalisme

Kapitalisme, dalam bentuk klasiknya, dibangun di atas sejumlah aksioma dasar: (1) manusia sebagai homo economicus yang rasional dan mengejar kepentingan diri sendiri (self-interest maximization); (2) hak milik pribadi sebagai hak absolut dan tidak dapat diganggu gugat; (3) mekanisme pasar bebas ("tangan tak kelihatan"/invisible hand) sebagai penentu alokasi sumber daya yang optimal tanpa perlu campur tangan moral atau negara; dan (4) akumulasi kapital sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi Pancasila-Islam menolak seluruh aksioma ini secara fundamental, bukan sekadar memodifikasinya:

Manusia tidak dipandang sebagai homo economicus semata, melainkan sebagai homo islamicus atau manusia Pancasilais yang memiliki dimensi spiritual-moral yang integral dengan rasionalitas ekonominya (sebagaimana dibahas dalam prinsip tauhid pada Bab 5).

Hak milik pribadi diakui namun tidak pernah bersifat absolut—ia senantiasa terikat oleh fungsi sosial (dalam Pancasila) dan amanah ilahiah (dalam Islam), sehingga terbuka terhadap kewajiban redistributif yang mengikat (zakat, pajak).

Mekanisme pasar dihormati namun tidak dibiarkan bergerak tanpa pengawasan moral dan institusional—konsep hisbah dan regulasi anti-monopoli menjadi koreksi struktural yang inheren, bukan intervensi eksternal yang bersifat darurat semata.

Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan sarana menuju falah dan keadilan sosial sebagaimana dibahas pada Bab 6.

3. Perbedaan Aksiomatis dengan Sosialisme

Sosialisme klasik dibangun di atas aksioma: (1) penghapusan atau pembatasan drastis kepemilikan pribadi atas alat produksi; (2) negara/kolektif sebagai pengendali utama, bahkan tunggal, atas seluruh proses produksi dan distribusi; (3) penolakan terhadap agama sebagai basis nilai sosial-ekonomi (dalam varian Marxis-Leninis khususnya); dan (4) perjuangan kelas (class struggle) sebagai mesin penggerak sejarah dan perubahan ekonomi.

Ekonomi Pancasila-Islam juga menolak aksioma-aksioma ini secara tegas:

Hak milik pribadi diakui dan dilindungi secara eksplisit, baik dalam UUD 1945 maupun dalam syariat Islam (hifz al-maal sebagai salah satu maqashid syariah), meskipun tidak absolut sebagaimana disebutkan di atas.

Negara berperan penting namun tidak menjadi pengendali tunggal—ruang bagi usaha swasta, koperasi, dan inisiatif individu tetap dijamin dan didorong (demokrasi ekonomi tiga pilar sebagaimana dibahas pada Bab 5 bagian D).

Agama, alih-alih ditolak, justru menjadi fondasi aksiologis utama yang melegitimasi seluruh bangunan sistem, sebagaimana dibahas dalam prinsip Ketuhanan-Tauhid.

Alih-alih perjuangan kelas yang konfliktual, ekonomi Pancasila-Islam mengedepankan harmoni dan kerja sama antarkelas melalui semangat kekeluargaan dan ta'awun (sebagaimana dibahas pada Bab 5 bagian C), meskipun tetap mengakui perlunya koreksi struktural terhadap ketimpangan.

4. Argumentasi bagi Status "Sistem Sendiri"

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Pancasila-Islam bukanlah kompromi pasif atau titik tengah statis antara dua sistem yang sudah eksis, melainkan sebuah sistem yang berangkat dari titik pijak filosofis yang sepenuhnya berbeda: transendensi ketuhanan sebagai basis nilai, bukan rasionalitas sekuler-individualistis (kapitalisme) maupun materialisme dialektis-kolektivistis (sosialisme). Dari titik pijak yang berbeda inilah lahir seperangkat prinsip, institusi, dan tujuan yang koheren secara internal (sebagaimana telah ditunjukkan pada Bab 5 dan 6), yang secara metodologis layak disebut sebagai sistem ekonomi tersendiri (distinct economic system) dalam pengertian ilmiah yang sesungguhnya—bukan sekadar hibrida eklektik dari sistem-sistem lain.

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

1. Akar Lokal: Kearifan Nusantara sebagai Basis Historis

Orisinalitas ekonomi Pancasila-Islam pertama-tama berakar pada kearifan lokal Nusantara yang telah mengakar jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum masuknya pengaruh sistem ekonomi Barat. Tradisi gotong royong, subak (sistem irigasi kolektif di Bali), rembug desa (musyawarah desa), lumbung desa (sistem cadangan pangan kolektif), dan berbagai bentuk kearifan ekonomi kolektif lainnya menunjukkan bahwa semangat kebersamaan ekonomi bukanlah konsep yang diimpor, melainkan telah menjadi bagian dari DNA sosial-ekonomi masyarakat Nusantara sejak lama. Para pendiri bangsa, ketika merumuskan Pancasila dan ekonomi kerakyatan, secara sadar menggali dan mengangkat kearifan lokal ini ke dalam bangunan konstitusional modern, bukan sekadar mengadopsi teori-teori ekonomi asing secara mentah.

2. Nilai Universal Islam: Warisan Peradaban yang Telah Teruji

Dimensi kedua orisinalitas sistem ini berasal dari nilai-nilai universal Islam yang telah teruji dan berkembang selama lebih dari 14 abad, melintasi berbagai konteks geografis dan budaya—dari Jazirah Arab, Afrika Utara, Asia Tengah, Anak Benua India, hingga Nusantara sendiri. Islam datang ke Nusantara bukan sebagai sistem asing yang dipaksakan, melainkan berakulturasi secara damai melalui jalur perdagangan dan dakwah kultural (sebagaimana ditunjukkan oleh peran Wali Songo di Jawa), sehingga nilai-nilai ekonomi Islam—keadilan, larangan riba, zakat, ta'awun—telah lama berintegrasi dengan kearifan lokal Nusantara jauh sebelum era kemerdekaan modern. Fikih muamalah, sebagai cabang ilmu Islam yang mengatur transaksi ekonomi, menawarkan kerangka hukum yang sangat elaboratif dan telah teruji lintas zaman, mulai dari akad-akad klasik (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah) hingga metodologi ijtihad kontemporer untuk merespons persoalan ekonomi modern (fikih muamalah kontemporer, keuangan syariah, fintech syariah).

3. Konteks Global: Relevansi di Tengah Krisis Sistem Ekonomi Dunia

Dimensi ketiga orisinalitas adalah relevansi kontekstual sistem ini di tengah krisis sistemik yang dihadapi baik kapitalisme maupun sosialisme dalam skala global. Krisis finansial global 2008, yang bersumber dari praktik spekulasi finansial berbasis instrumen berbunga dan derivatif yang tidak terkontrol, menunjukkan kerapuhan fundamental sistem kapitalisme finansial modern. Di sisi lain, keruntuhan Uni Soviet dan berbagai negara sosialis-komunis pada akhir abad ke-20 menunjukkan kegagalan sistem sosialisme-komando dalam mengelola insentif ekonomi dan inovasi secara efisien. Dalam konteks inilah, sistem ekonomi Pancasila-Islam, dengan penekanannya pada keseimbangan (tawazun), larangan riba dan spekulasi (gharar, maysir), serta basis moral-spiritual yang kuat, menawarkan alternatif yang secara empiris terbukti lebih tahan krisis—sebagaimana ditunjukkan oleh ketahanan relatif lembaga keuangan syariah terhadap dampak krisis finansial global 2008 dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

4. Sintesis Tiga Dimensi Orisinalitas

Ketiga dimensi ini—akar lokal Nusantara, nilai universal Islam, dan relevansi konteks global—bersinergi membentuk sebuah sistem yang benar-benar orisinal: berakar kuat pada identitas bangsa (bukan impor asing), namun sekaligus terhubung dengan tradisi keilmuan dan nilai universal yang telah teruji lintas peradaban (bukan sekadar partikularisme lokal yang terisolasi), dan relevan menjawab tantangan kontemporer perekonomian global (bukan romantisme masa lalu yang usang). Inilah yang menjadikan ekonomi Pancasila-Islam layak diposisikan bukan hanya sebagai identitas ekonomi nasional Indonesia semata, tetapi berpotensi menjadi kontribusi keilmuan Indonesia bagi diskursus ekonomi dunia.

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi

1. Tipologi Kepemilikan dalam Islam

Fikih muamalah mengenal tiga jenis kepemilikan (milkiyah) yang secara struktural sangat relevan dengan diskursus kepemilikan dalam ekonomi modern:

Milkiyah Fardiyah (kepemilikan individu) — hak individu atas harta yang diperoleh melalui cara-cara yang halal (bekerja, warisan, hibah, jual beli yang sah), dilindungi secara hukum, namun tetap terikat kewajiban sosial (zakat) dan larangan penyalahgunaan (israf, tabdzir, monopoli).

Milkiyah 'Ammah (kepemilikan umum/kolektif) — sumber daya yang secara alami menjadi milik bersama masyarakat dan tidak boleh dimonopoli individu, seperti air, padang rumput, dan api, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput/padang gembalaan, dan api—yang dalam konteks modern dapat diperluas maknanya mencakup sumber daya alam strategis lainnya.

Milkiyah Daulah (kepemilikan negara) — harta yang dikelola oleh negara/pemerintahan Islam untuk kepentingan publik, seperti harta baitul maal yang bersumber dari zakat, jizyah (pada masa klasik), kharaj, dan ghanimah, yang dikelola negara untuk didistribusikan bagi kesejahteraan umum.

2. Tipologi Kepemilikan dalam Pancasila (Pasal 33 UUD 1945)

Sejalan dengan tipologi Islam di atas, Pasal 33 UUD 1945 juga secara implisit mengenal tiga jenis penguasaan/kepemilikan:

Kepemilikan swasta/individu — diakui dan dilindungi melalui berbagai regulasi hak milik dan investasi, sepanjang tidak menguasai cabang produksi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Kepemilikan kolektif/koperasi — sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, yang termanifestasi dalam koperasi.

Penguasaan negara — sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3, di mana negara menguasai cabang produksi penting dan kekayaan alam strategis untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Sintesis: Bingkai Amanah Ilahi sebagai Payung Konseptual

Titik temu paling mendalam dari kedua tipologi ini adalah bahwa ketiga jenis kepemilikan tersebut—individu, kolektif, dan negara—sama-sama tunduk pada satu bingkai konseptual yang lebih tinggi, yaitu amanah. Dalam Islam, seluruh kepemilikan, apa pun jenisnya, pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan (QS. Al-Hadid: 7, "...dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..."). Dalam Pancasila, seluruh bentuk penguasaan ekonomi—baik individu, koperasi, maupun negara—harus diarahkan pada satu tujuan bersama yang lebih tinggi, yaitu "sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 ayat 3), bukan kepentingan sepihak dari pemegang kepemilikan itu sendiri.

Tabel berikut merangkum kesejajaran tipologi kepemilikan ini:

Jenis Kepemilikan Islam (Fikih Muamalah) Pancasila (Pasal 33 UUD 1945) Prinsip Pengikat Bersama

Individu Milkiyah Fardiyah Kepemilikan swasta Amanah, fungsi sosial, kewajiban zakat/pajak

Kolektif Milkiyah 'Ammah (sumber daya bersama) Koperasi (usaha bersama) Kekeluargaan, ta'awun, kemaslahatan bersama

Negara Milkiyah Daulah (baitul maal) Penguasaan negara (cabang produksi vital) Amanah kekuasaan, sebesar-besar kemakmuran rakyat

4. Implikasi bagi Kebijakan Pertanahan dan Sumber Daya Alam

Sintesis tipologi kepemilikan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan agraria dan sumber daya alam di Indonesia—menegaskan bahwa kepemilikan swasta atas tanah dan sumber daya alam, meskipun diakui, tidak boleh mengorbankan fungsi sosial dan kepentingan publik yang lebih luas (sejalan dengan konsep hak menguasai negara dalam UU Pokok Agraria maupun konsep milkiyah 'ammah dalam fikih). Prinsip ini juga menjadi basis legitimasi bagi kebijakan reforma agraria, redistribusi lahan, serta pembatasan terhadap penguasaan tanah/sumber daya secara berlebihan (land grabbing) oleh segelintir pihak, yang dalam bahasa fikih dapat dianalogikan dengan larangan ihtikar (penimbunan) yang diperluas maknanya ke ranah sumber daya agraria.

D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Sistem Integratif

1. Kerangka Perbandingan

Untuk memperjelas kedudukan dan keunikan sistem ekonomi Pancasila-Islam, perlu dilakukan perbandingan sistematis terhadap lima paradigma yang relevan: kapitalisme, sosialisme, ekonomi Islam (murni/klasik), ekonomi Pancasila (murni), dan sistem integratif Pancasila-Islam sebagai sintesis keduanya. Perbandingan ini dilakukan pada delapan dimensi kunci yang mencakup basis filosofis, kepemilikan, mekanisme pasar, peran negara, tujuan ekonomi, mekanisme distribusi, sikap terhadap bunga/riba, dan basis moral.

2. Tabel Perbandingan Komprehensif

Dimensi Kapitalisme Sosialisme Ekonomi Islam Ekonomi Pancasila Sistem Integratif Pancasila-Islam

Basis filosofis Individualisme, rasionalitas sekuler Materialisme dialektis, kolektivisme Tauhid, syariat Islam Kekeluargaan, gotong royong, Ketuhanan YME Tauhid dan Ketuhanan YME sebagai fondasi bersama

Kepemilikan Hak absolut individu Kepemilikan kolektif/negara dominan Individu-kolektif-negara, terikat amanah Individu-koperasi-negara (Pasal 33) Sintesis tiga jenis kepemilikan dalam bingkai amanah

Mekanisme pasar Pasar bebas penuh (laissez-faire) Perencanaan terpusat (planned economy) Pasar bebas dengan pengawasan hisbah Demokrasi ekonomi, tiga pilar seimbang Pasar bebas dengan pengawasan moral dan institusional

Peran negara Minimal (penjaga malam/night watchman) Maksimal (pengendali penuh) Regulator dan penyedia baitul maal Regulator dan pelaku terbatas (BUMN) Regulator berkeadilan yang aktif namun tidak dominan

Tujuan ekonomi Maksimalisasi laba, pertumbuhan PDB Pemerataan mutlak, penghapusan kelas Falah (kesejahteraan dunia-akhirat) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Falah dan keadilan sosial terpadu

Mekanisme distribusi Mekanisme pasar (trickle down) Redistribusi paksa oleh negara Zakat, sedekah, wakaf, larangan riba Pajak progresif, subsidi, bantuan sosial Kombinasi instrumen fiskal negara dan filantropi Islam

Sikap terhadap bunga/riba Diterima sebagai instrumen finansial utama Umumnya ditolak dalam teori, namun ada bunga di praktik negara sosialis modern Dilarang tegas (haram) Tidak diatur secara eksplisit, namun UU Perbankan Syariah mengakomodasi Dilarang; sistem bagi hasil sebagai alternatif

Basis moral Sekuler, rasionalitas ekonomi murni Sekuler, materialisme Religius, syariat Islam Pluralis, berketuhanan (sila 1) Religius-pluralis, terintegrasi dalam konstitusi

3. Analisis Posisi Sistem Integratif

Dari tabel di atas, tampak jelas bahwa sistem integratif Pancasila-Islam tidak menempati posisi "tengah" secara linear antara kapitalisme dan sosialisme pada setiap dimensi, melainkan menempati posisi yang secara kualitatif berbeda pada dimensi filosofis dan moral, sementara pada dimensi teknis-operasional (seperti mekanisme pasar dan peran negara) ia memang menunjukkan karakteristik yang lebih seimbang dibandingkan dua kutub ekstrem. Ini menegaskan kembali argumen pada bagian A bahwa sistem ini bukan sekadar kompromi teknis, melainkan lahir dari basis filosofis yang otentik.

4. Keunggulan Komparatif Sistem Integratif

Beberapa keunggulan komparatif yang dapat diidentifikasi dari perbandingan ini:

Fleksibilitas institusional: sistem integratif memungkinkan koeksistensi tiga jenis pelaku ekonomi (swasta, koperasi, negara) secara harmonis, tidak seperti kapitalisme yang cenderung meminggirkan koperasi/negara, atau sosialisme yang meniadakan swasta.

Ketahanan moral-spiritual: adanya basis moral-religius yang kuat memberikan kontrol internal (self-regulation) yang tidak dimiliki sistem sekuler, sehingga berpotensi mengurangi kebutuhan terhadap regulasi eksternal yang mahal dan sering kali terlambat.

Mekanisme redistribusi ganda: kombinasi instrumen fiskal negara (pajak, subsidi) dan filantropi Islam (zakat, wakaf) menciptakan jaring pengaman sosial berlapis yang lebih tangguh dibandingkan sistem yang hanya mengandalkan satu mekanisme redistribusi saja.

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Matriks Sintesis

1. Perumusan Ciri-Ciri Khas

Berdasarkan seluruh pembahasan pada Bab 5, 6, dan 7 (bagian A-D), dapat dirumuskan sejumlah ciri khas yang secara kumulatif membedakan sistem ekonomi Pancasila-Islam dari sistem-sistem ekonomi lainnya di dunia. Ciri-ciri ini bukan berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait membentuk satu kesatuan sistemik yang koheren.

2. Matriks Sintesis Ciri-Ciri Khas

No Ciri Khas Sumber Pancasila Sumber Islam Manifestasi Praktis

1 Berketuhanan (theistic) Sila 1 Tauhid Larangan praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai agama

2 Berkeadilan distributif ganda (wajib & sukarela) Sila 5 Adl wa Ihsan Pajak progresif + zakat, subsidi + wakaf

3 Berbasis kekeluargaan dan kemitraan Sila 4, Pasal 33 ayat 1 Ta'awun, syirkah Koperasi, KSPPS, mudharabah-musyarakah

4 Seimbang antara pasar dan intervensi Demokrasi ekonomi Tawazun, hisbah Tiga pilar ekonomi, KPPU, pengawasan syariah

5 Anti-eksploitasi terstruktur UU Anti-Monopoli Larangan riba, ihtikar Perbankan syariah, regulasi persaingan usaha

6 Berorientasi keberlanjutan ekologis Pasal 33 ayat 3, UU Lingkungan Hidup Khalifah, mizan Green sukuk, wakaf hutan, AMDAL

7 Berorientasi kesejahteraan holistik Keadilan sosial, IPM Falah, maqashid syariah Indeks kesejahteraan terpadu, bukan PDB semata

8 Kepemilikan multitipe dalam bingkai amanah Pasal 33 (individu-koperasi-negara) Milkiyah fardiyah-'ammah-daulah Reforma agraria, BUMN strategis, koperasi

9 Berakar lokal namun universal Kearifan Nusantara Syariat universal Fikih muamalah kontemporer berbasis konteks Indonesia

10 Regulator negara yang berkeadilan Fungsi negara dalam Pasal 33 Wilayat al-hisbah OJK, Baznas, KPPU, Dewan Pengawas Syariah

3.Kesimpulan Sintetik: Karakter Sistemik yang Koheren

Sepuluh ciri khas di atas menunjukkan bahwa sistem ekonomi Pancasila-Islam bukanlah kumpulan nilai-nilai yang tertempel secara acak, melainkan sebuah arsitektur sistemik yang koheren—di mana fondasi filosofis (ciri 1) melahirkan prinsip keadilan (ciri 2), yang diwujudkan melalui kelembagaan tertentu (ciri 3), dijaga keseimbangannya melalui mekanisme regulasi (ciri 4 dan 5), diarahkan pada keberlanjutan (ciri 6), bermuara pada tujuan kesejahteraan holistik (ciri 7), dijalankan melalui struktur kepemilikan yang jelas (ciri 8), berakar pada identitas otentik (ciri 9), dan dijaga oleh negara sebagai regulator yang adil (ciri 10). Koherensi sistemik inilah yang menjadi argumen paling kuat bagi status ekonomi Pancasila-Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang berdiri sendiri, layak dikaji, dikembangkan, dan diterapkan secara serius dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional Indonesia.